BANGKA BARAT – Isu mengenai program berobat gratis dan penggunaan BPJS tidak akan berlanjut. Santer isu liar tersebut beredar di masyarakat. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Babar, Deddi Wijaya memberikan komentarnya.
“Masyarakat Babar jangan khawatir ya dengan keberlanjutan program BPJS, menjelang PSU 4 TPS di Desa Sinar Manik. Karena semakin banyak isu-isu yang menyatakan program BPJS tidak akan berlanjut jika salah satu paslon menang,” ujarnya, Senin (3/3/2025).
“Atau salah satu paslon itu kalah. Perlu diketahui oleh masyarakat luas siapapun kepala daerah yang nanti terpilih tidak berpengaruh dengan jalan atau tidaknya berobat gratis. Seluruh masyarakat Babar wajib mengetahui kondisi yang sebenarnya,” tambah dia.
Dalam artian, kata dia, bahwa program Universal Health Coverage (UHC) merupakan program nasional. Yang diwajibkan oleh pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Pasalnya, pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Bahkan, program yang dikenal dengan JKN atau KIS itu telah dilaksanakan sejak tahun 2014 untuk mewujudkan UHC. Dan untuk merealisasikan keberlangsungan UHC, maka program JKN/KIS dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Jelas, siapa yang terpilih nanti sebagai Kepala Daerah di Babar, maka harus mengikuti program yang telah diwajibkan oleh pemerintah pusat ini. Bahkan berdasarkan Inpres 1 tahun 2022, semua sudah dijelaskan secara lengkap dan komprehensif,” ujarnya.
“Bahwa proses percepatan cakupan peserta UHC di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Namun juga menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota,” jelasnya.
