Ia menambahkan, kebijakan kenaikan TPP 2026 masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh.
“Pada prinsipnya, di 2026 ini ada kenaikan dari hasil penyesuaian 2025. Tapi tetap kita lihat kondisi keuangan daerah dan menunggu rekomendasi dari Kemendagri,” jelas Markus.
Lebih lanjut, Markus menegaskan bahwa pemberian TPP bukanlah kewajiban mutlak, melainkan bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, ASN diminta memahami dinamika keuangan pemerintah daerah, terutama di tengah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“TPP itu diberikan sesuai kemampuan daerah. Kalau daerah tidak mampu, tentu tidak bisa dibayarkan. Ini yang perlu dipahami bersama,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Markus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan belanja publik dan menjalankan visi-misi kepala daerah secara seimbang. Ia berharap kondisi keuangan Kabupaten Bangka Barat pada 2026 dapat semakin membaik dan stabil.
“Mudah-mudahan kondisi keuangan daerah kita di 2026 bisa kembali normal, sehingga program pembangunan dan kesejahteraan ASN bisa berjalan seiring,” pungkasnya.
