Melalui tema tersebut, pemerintah menitikberatkan transformasi pada sektor ekonomi daerah, pembangunan sosial, serta peningkatan kualitas birokrasi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
Adapun arah kebijakan pembangunan 2027 meliputi penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kapasitas usaha mikro dan koperasi, reformasi birokrasi berbasis kompetensi, perluasan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp803.753.789.459. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105.573.319.459 dan pendapatan transfer sebesar Rp698.180.470.000.
Sementara itu, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp1.067.774.969.314,31, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp264.021.179.855,31. Pemerintah merencanakan defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan sebesar Rp292.709.391.237,31, sedangkan pengeluaran pembiayaan diperkirakan sebesar Rp28.588.211.382.
Markus berharap penyusunan KUA dan PPAS dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan yang selaras dengan prioritas daerah, provinsi maupun nasional.
Pembangunan disesuaikan dengan urusan, bidang kewenangan serta tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan yang memiliki korelasi dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional, pencapaian target indikator makro serta indikator sasaran yang ditetapkan oleh Kabupaten Bangka Barat.
“Harapannya dengan hasil evaluasi terhadap perencanaan pembangunan di tahun 2027 ini, pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan terkendali sehingga sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai demi kemajuan Bangka Barat,” ucapnya.
