KNPI Bangka Barat juga menyerukan agar praktik politik uang tidak mewarnai pelaksanaan Pilkades 2026. Masyarakat diminta menggunakan pertimbangan yang lebih jauh dalam menentukan pilihan, termasuk melihat visi, kemampuan, dan rekam jejak calon.
“KNPI Bangka Barat menyerukan penolakan tegas terhadap praktik politik uang (money politics). Sesuai aturan terbaru, Kepala Desa akan menjabat selama 8 tahun. Masa depan dan arah pembangunan desa untuk 8 tahun ke depan terlalu berharga jika dipertaruhkan hanya demi nominal uang sesaat. Pilihlah calon berdasarkan visi dan rekam jejaknya,” tuturnya.
Ramsi menilai kebutuhan terhadap kepala desa yang memiliki kapasitas kepemimpinan menjadi semakin penting. Kompleksitas pengelolaan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, membutuhkan pemimpin yang memahami tugas serta tanggung jawabnya.
“Tantangan tata kelola desa ke depan semakin kompleks, mulai dari pengelolaan Dana Desa hingga pemberdayaan ekonomi warga. Kita membutuhkan sosok Kepala Desa yang tidak hanya populer, tetapi benar-benar memiliki kapasitas kepemimpinan (leadership), pemahaman regulasi, serta integritas moral yang tinggi untuk memajukan desanya,” ucapnya.
Selain kualitas kepemimpinan, KNPI Bangka Barat menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kepala desa hasil Pilkades nantinya diharapkan mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat desa sekaligus menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Kepala Desa yang terpilih nantinya harus bisa berlari cepat dan menyelaraskan program kerjanya dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa adanya akselerasi dan sinergi yang solid antara pemerintah desa dengan Pemda Babar,” katanya.
