Pertama, memperkuat deteksi dini dan pengawasan hukum untuk mencegah potensi tindak pidana, penyelundupan, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.
Kedua, memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, operator pelabuhan, maupun masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Dengan pengawasan dan pendampingan langsung di lapangan, hak-hak masyarakat serta pelaku usaha diharapkan dapat lebih terlindungi.
Ketiga, memperkuat sinergi antarlembaga, mulai dari kejaksaan, pemerintah daerah, TNI/Polri, otoritas pelabuhan, ASDP, Pelindo, hingga instansi terkait lainnya.
“Keberadaan posko ini semakin mempererat kolaborasi antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, otoritas pelabuhan, ASDP, Pelindo, serta instansi terkait lainnya dalam menciptakan tata kelola pelabuhan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ungkapnya.
Ia berharap pengawasan yang semakin optimal dapat menciptakan iklim kepelabuhanan yang kondusif, sehingga aktivitas ekonomi dan investasi di Bangka Barat berkembang tanpa mengabaikan aturan hukum.
“Kita ingin memastikan bahwa pintu gerbang Bumi Sejiran Setason ini tidak hanya ramai dan maju secara ekonomi, tetapi juga tertib, aman, dan berlandaskan supremasi hukum,” tuturnya.














