“Jika hak dasarnya saja terganggu, maka beban hidup mereka semakin berat. Penertiban ini berlaku untuk seluruh wilayah Bangka Belitung,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Pertamina setempat memastikan ketersediaan pasokan. “Kuota Biosolar untuk Babel masih aman dan sesuai rencana. Hingga akhir Juni, penyerapannya sudah mencapai 97–99 persen dari alokasi tahunan, dan masih tersedia sampai akhir tahun,” jelasnya.
Namun, ia mengakui adanya kendala teknis. “Secara prosedur sudah benar melalui aplikasi X-Star sesuai ketentuan BPH Migas, tapi banyak nelayan belum memenuhi syarat administrasi. Oleh karena itu, Dinas Kelautan akan membuka gerai pelayanan langsung di pelabuhan untuk memudahkan pengurusan dokumen,” tambahnya.
Kepala Dinas Perikanan Babel, Ichsan Fahrizal mengungkapkan persoalan lain yang lebih mendasar, ketidaksesuaian data ukuran kapal dengan kondisi fisiknya.
“Banyak ditemukan adanya penurunan pencatatan ukuran tonase kotor atau markdown GT kapal. Hal ini membuat perhitungan kebutuhan BBM menjadi tidak akurat dan berpotensi disalahgunakan,” jelasnya.
Pihaknya akan meningkatkan selektivitas verifikasi data, namun menyatakan bahwa penanganan hukum dan sanksi menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum serta BPH Migas.
“Kami tidak menutup mata, masih banyak penyaluran lewat SPBUN yang belum tepat sasaran. Kami berharap seluruh OPD bekerja lebih cermat agar subsidi ini benar-benar sampai ke nelayan yang membutuhkan,” pungkas Ichsan.
Dengan adanya penertiban ini, diharapkan penyaluran Biosolar dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga mampu meringankan biaya operasional serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Bangka Belitung.
