Desa Mancung menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak. Sebanyak 11 orang mengembalikan formulir dari 14 orang yang sebelumnya mengambil berkas.
Selanjutnya, Desa Air Belo mencatat delapan orang yang mengembalikan formulir dari total delapan orang yang mengambil berkas. Sementara Desa Belo Laut memiliki tujuh bacalon dari 10 orang yang mengambil formulir.
Dengan jumlah tersebut, ketiga desa berpotensi harus menjalani seleksi tambahan apabila seluruh bacalon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
Sementara itu, dua desa lainnya masih berada dalam batas maksimal lima kandidat. Desa Air Nyatoh tercatat memiliki lima bacalon dari tujuh orang yang mengambil berkas, sedangkan Desa Kelabat memiliki empat bacalon dari lima orang yang mengambil formulir.
Apabila tidak ada perubahan setelah proses verifikasi dan seluruh kandidat dinyatakan memenuhi syarat, kedua desa tersebut tidak perlu mengikuti seleksi tambahan.
Seleksi Libatkan Pihak Eksternal
Untuk memastikan proses seleksi tambahan berjalan objektif, Dinsos PMD Bangka Barat berencana melibatkan pihak eksternal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan seleksi.
“Untuk menjaga objektivitas, kita akan melibatkan pihak yang berkompeten atau pihak ketiga, bisa saja dari kalangan akademisi. Namun, untuk kepastian siapa pihak ketiganya, hal ini belum ditetapkan lebih lanjut dan masih kami matangkan,” tegas Nursyandi.
Pelibatan pihak ketiga tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dalam proses penyaringan kandidat, terutama pada desa yang memiliki jumlah bacalon lebih dari lima orang.
Tahapan Pilkades Bangka Barat 2026
Setelah pendaftaran ditutup, PPTDes telah melaksanakan verifikasi awal pada 20–21 Agustus 2026. Tahapan berikutnya adalah masa perbaikan berkas yang berlangsung pada 24–28 Agustus 2026.
Proses kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi berkas oleh PPTDes pada 31 Agustus hingga 11 September 2026.
“Penetapan bacalon yang memenuhi persyaratan di tingkat desa dijadwalkan pada 14 September 2026, sebelum akhirnya daftar nama tersebut dilaporkan secara resmi ke tingkat kabupaten,” jelas Nursyandi.
