BANGKA BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat resmi mengetok kesepakatan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan penting tersebut ditandai dengan penyampaian Pidato Nota Keuangan oleh Bupati Bangka Barat, Markus, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat di Mentok, Rabu (30/9/2026).
Bupati Markus menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah merampungkan pembahasan marathon sejak 7 hingga 9 September 2026 lalu.
”Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pengambilan kesepakatan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026,” ujar Markus di hadapan jajaran pimpinan dewan dan Forkopimda Bangka Barat.
Rincian Postur APBD Perubahan Bangka Barat Tahun 2026
Bupati Markus memaparkan gambaran umum postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 secara terperinci:
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat pada APBD Perubahan 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp70,41 Miliar.
- Semula (APBD Murni): Rp807.017.807.900,00 (Delapan Ratus Tujuh Miliar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- Menjadi: Rp877.437.054.724,36 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Koma Tiga Puluh Enam Rupiah)
- Kenaikan: Rp70.419.246.824,36 (70,41 Miliar)
Rincian Pendapatan Daerah mencakup:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Naik dari Rp106,83 Miliar menjadi Rp117.346.344.724,36 (Bertambah Rp10,50 Miliar).
- Dana Transfer: Naik dari Rp700,18 Miliar menjadi Rp758.090.710.000,00 (Bertambah Rp57,91 Miliar).
2. Belanja Daerah
Alokasi Belanja Daerah juga mengalami penyesuaian untuk menunjang program-program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
