BANGKA BARAT – Persaingan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bangka Barat diminta tidak berubah menjadi konflik di tengah masyarakat.
Bupati Bangka Barat Markus mengingatkan seluruh calon kepala desa (Kades) untuk mengedepankan etika, menjaga persatuan, serta menghindari kampanye hitam dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pesan tersebut disampaikan Markus saat menghadiri sosialisasi tahapan kampanye dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades di OR II Setda Bangka Barat, Rabu (14/10/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman para calon Kades mengenai data pemilih sekaligus aturan yang wajib dipatuhi selama tahapan pemilihan.
Markus menegaskan, setiap calon Kades memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara sehat tanpa menjatuhkan atau merugikan calon lainnya.
“Silakan berkampanye dengan baik dan sehat. Jangan saling memfitnah, jangan melakukan kampanye hitam, apalagi memainkan isu-isu SARA. Siapa pun yang nantinya terpilih harus kita hormati bersama,” katanya.
Menurut Markus, perbedaan pilihan politik di tingkat desa merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah proses demokrasi. Kendati demikian, perbedaan tersebut jangan sampai memutus hubungan sosial maupun menimbulkan perpecahan setelah pemungutan suara berakhir.
Ia meminta seluruh calon dan pendukungnya memahami bahwa Pilkades hanya merupakan bagian dari proses untuk menentukan pemimpin desa. Setelah hasil ditetapkan, masyarakat harus kembali bersatu dan bersama-sama mendorong pembangunan di desa masing-masing.
“Setelah Pilkades selesai, jangan sampai ada perpecahan di tengah masyarakat. Kita harus kembali bersatu. Pemerintah daerah dan bupati siap bersinergi dengan siapa pun yang terpilih demi kemajuan desa dan daerah,” ucapnya.
Selain persoalan kampanye, Markus turut mengingatkan kepala desa mengenai tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa. Ia menyebut adanya keluhan dari sejumlah camat terkait kepala desa yang dinilai tidak selalu hadir dalam menjalankan tugas pemerintahan.
