Menurutnya, kepala desa harus menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab karena memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program pembangunan di tingkat desa.
Markus juga menegaskan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi apabila ditemukan kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya atau mengabaikan arahan yang telah diberikan.
“Kalau kepala desa sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas, tentu akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi. Apabila tidak menjalankan perintah yang telah disampaikan, jabatan Kades juga bisa dievaluasi, bahkan diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dua ASN Ikut Mencalonkan Diri sebagai Kades
Dalam kesempatan tersebut, Markus juga menjelaskan mengenai dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang mengikuti pencalonan kepala desa.
Kedua ASN tersebut telah mengajukan cuti untuk mengikuti proses pencalonan. Markus mengatakan, ketentuan yang berlaku memberikan ruang bagi ASN untuk mengambil cuti dalam rangka mengikuti tahapan pencalonan kepala desa.
Selama menjalani masa cuti, kedua ASN tersebut tidak menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Apabila nantinya terpilih menjadi kepala desa, status kepegawaian dan hak yang melekat pada mereka harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Markus memastikan keputusan tersebut telah dipertimbangkan dengan memperhatikan keberlangsungan pekerjaan pada organisasi perangkat daerah (OPD) tempat kedua ASN tersebut bertugas.
“Kita sudah mempertimbangkan hal tersebut. Ada dua ASN yang mencalonkan diri dan mengajukan cuti. Jumlah ini tidak sampai mengganggu kinerja OPD terkait,” katanya.
Markus berharap seluruh tahapan Pilkades di Kabupaten Bangka Barat berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif hingga seluruh rangkaian pemilihan selesai, sehingga kepala desa terpilih nantinya dapat langsung bekerja tanpa meninggalkan persoalan akibat perbedaan pilihan selama kontestasi.
