PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kerakyatan Bangka Belitung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Babel, Kamis (25/6/2026).
Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam itu, mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi terkait tata kelola pertambangan, kesejahteraan guru honorer, hak plasma masyarakat, konflik agraria, hingga penolakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa. Audiensi berlangsung terbuka dan dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel Fery Afriyanto bersama Wakil Ketua III DPRD Babel Edi Nasapta dan sejumlah anggota DPRD.
Meski Ketua DPRD Babel tidak hadir dalam pertemuan tersebut, mahasiswa tetap mengapresiasi kehadiran jajaran pemerintah daerah dan legislatif yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat.
Koordinator Daerah BEM Babel, Daniel Eko Saputra, mengatakan mahasiswa hadir membawa berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta menyelesaikan persoalan daerah secara nyata dan berkeadilan.
Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya menangani berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian publik, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertambangan.
Ia menjelaskan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Kelautan dan Perikanan terkait aspirasi masyarakat mengenai sejumlah wilayah izin usaha pertambangan (IUP).
Selain itu, Pemprov Babel juga telah mengundang kementerian terkait guna membahas persoalan tumpang tindih wilayah pertambangan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
