BANGKA BARAT – Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu, menegaskan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 akan menjadi agenda lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Badan Anggaran DPRD.
Pembahasan tersebut diharapkan berjalan sesuai jadwal sehingga penyusunan APBD Bangka Barat 2027 dapat diselesaikan tepat waktu.
“Yang jelas tadi kan kita sudah sama-sama mengikuti paripurna penyampaian KUA PPAS Tahun 2027 yang mana nantinya KUA PPAS tersebut akan dibahas antara pemerintah daerah, eksekutif dan juga DPRD yaitu legislatif,” kata Badri, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, proses pembahasan KUA PPAS 2027 membutuhkan dukungan penuh dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembahasan di Badan Anggaran DPRD dapat berlangsung efektif.
“Nantinya akan dibahas di badan anggaran. Kita berharap waktu pembahasannya, kepada seluruh tim TAPD untuk dapat hadir dan seluruh kepala OPD-nya agar nantinya ini kan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan kita berkaitan KUA PPAS tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai memetakan arah kebijakan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027 melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD Bangka Barat, Jumat (10/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2027 yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat, Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS APBD 2027 merupakan bagian dari implementasi tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Peningkatan Transformasi Struktural Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan.”
