PANGKALPINANG – Upaya memperkuat tata kelola koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus dilakukan. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawas agar mampu melakukan penilaian kesehatan koperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut diwujudkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (22–23 Juli 2026), di Gedung UPT Balatkop UMKM itu diikuti Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dari seluruh kabupaten dan kota se-Bangka Belitung.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Materi yang diberikan difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan jabatan fungsional pengawas koperasi sekaligus penguatan kemampuan dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya, menegaskan bahwa penilaian kesehatan koperasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan usaha koperasi.
“Penilaian kesehatan koperasi merupakan instrumen penting bagi keberlangsungan usaha koperasi. Keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya sisa hasil usaha (SHU), tetapi juga dari tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui penilaian kesehatan koperasi, dapat diketahui kekuatan finansial, efektivitas manajemen, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Koperasi yang sehat merupakan pilar utama dalam membangun perekonomian anggota dan masyarakat,” ujar Arie Primajaya.
Menurutnya, kualitas pengawasan yang baik akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi. Karena itu, peningkatan kompetensi para pengawas menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan koperasi yang sehat dan berdaya saing.
