BANGKA BARAT – Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah fasilitas dan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diperiksa dalam rangka Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.
Penilaian tersebut tidak hanya menyasar pelayanan pemerintah daerah, tetapi juga mencakup rumah sakit, sekolah, layanan sosial, infrastruktur, pertanahan, kepolisian hingga rumah tahanan. Pengambilan data berlangsung pada 22-25 September 2026 di sejumlah unit pelayanan di Bangka Barat.
Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Ombudsman mengambil data di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD Sejiran Setason, serta SD Negeri 1 Mentok.
Sementara itu, penilaian pada kementerian dan lembaga dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mentok, serta Polres Bangka Barat, khususnya pada pelayanan SPKT dan Satintelkam.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, mengatakan banyaknya jenis layanan yang menjadi lokus penilaian menunjukkan luasnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Karakteristik setiap layanan berbeda. Karena itu, melalui penilaian ini kami melihat bagaimana penyelenggara menyiapkan dan menjalankan pelayanan, bagaimana informasi dan standar pelayanan disampaikan, serta bagaimana masyarakat sebagai pengguna berinteraksi dengan layanan tersebut,” ujar Fither.
Dalam proses penilaian, Ombudsman tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen. Tim juga melakukan observasi terhadap informasi dan proses pelayanan serta mewawancarai penyelenggara dan pengguna layanan.
Pengelolaan pengaduan masyarakat turut menjadi bagian yang diperiksa, mulai dari mekanisme penerimaan laporan, pencatatan, tindak lanjut hingga evaluasi pengaduan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara standar pelayanan yang ditetapkan dengan praktik yang diterima masyarakat.
