PANGKALPINANG, SOROTANBANGKA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Safrizal ZA, resmi membuka Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, dan Penatausahaan Perbendaharaan bagi Satker Pusat dan Dekonsentrasi, di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Kamis (1/2/2024).
Pj. Gubernur Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menyebutkan, terdapat beberapa catatan evaluasi yang harus dilakukan perbaikan, walaupun berdasarkan hasil penilaian IKPA 2023, Ditjen Adwil meraih skor akhir 94,36.
“Evaluasi seperti masih adanya keterlambatan dalam penyampaian tagihan ke KPPN, sehingga memghambat pelaksanaan kegiatan, dan mempengaruhi penilaian IKPA. Kemudian, masih kurangnya perhatian dalam memahami, dan memperhatikan langkah-langkah akhir tahun. Terakhir, masih ada satker yang terlambat dalam penyetoran sisa kas bendahara melebihi 31 Desember 2023,” katanya.
Selain itu, disebutkan alumnus terbaik angkatan pertama IPDN ini mengatakan dalam pelaksanaan anggaran masih terdapat unit kerja yang tidak memahami pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja, dan dokumen pertanggungjawaban, sehingga perlu dilakukan sosialisasi berkenaan kebijakan pengelolaan keuangan. Untuk itu, ia meminta komitmen bersama semua pihak terkait untuk melakukan perbaikan.
“Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, diperlukan bendahara pengeluaran yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas itu dipengaruhi, pertama sejauh mana penatausahaan perbendaharaan dapat mendukung pembiayaan kegiatan secara lancar, dan tepat waktu,” katanya.
Kedua, lanjutnya, sejauh mana pengadministrasian dokumen dan bukti-bukti belanja secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, taat dan tertib terhadap ketentuan yang berlaku, serta memungut, dan kepatuhan dalam memotong, menyetorkan pajak. Keempat, profesional dalam menjalankan fungsi, dan kewajiban bendahara selaku wakil dari bendahara umum negara.
