Menurut Syarif, praktik tersebut bukan lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi pola yang terorganisir. Ia menegaskan bahwa BPH Migas memiliki peran strategis dalam memperketat pengawasan, termasuk melalui edukasi dan penegakan sanksi yang jelas.
“Pengawasan harus dimaksimalkan. Perlu ada aturan tegas, termasuk sanksi dan sosialisasi yang jelas di SPBU,” tegasnya.
Syarif juga menyinggung masih adanya kendaraan tambang yang tidak berhak namun tetap mengakses BBM bersubsidi. Ia mendorong BPH Migas untuk segera menyusun regulasi yang lebih tegas guna mencegah penyalahgunaan subsidi energi.
Dengan penyesuaian kuota BBM subsidi tahun 2026 ini, pemerintah berharap distribusi energi nasional dapat lebih terkendali, tepat sasaran, serta mampu menekan potensi kebocoran subsidi yang selama ini menjadi sorotan publik.
