BANGKA BARAT – Insiden ambruknya plafon yang disertai banjir di Puskesmas Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, memicu sorotan tajam terhadap mutu pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Kejadian yang berlangsung pada Selasa (21/4/2026) itu menimbulkan kekhawatiran publik, terutama karena terjadi saat pelayanan medis sedang berlangsung.
Air hujan yang masuk ke dalam gedung hingga menyebabkan sebagian plafon runtuh dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Peristiwa ini pun memunculkan pertanyaan terkait kualitas konstruksi proyek yang baru selesai dibangun dengan anggaran miliaran rupiah.
Diketahui, pembangunan Puskesmas Jebus menghabiskan dana sebesar Rp8,47 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025, dengan pelaksana proyek CV Duo Sekawan.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Marudur, menyatakan pihaknya akan turun langsung ke lokasi guna melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi bangunan.
“Kami rencana hari Kamis akan ke Puskesmas Jebus untuk melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa,” ucap Marudur pada Sabtu, 25 April 2026.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari dinas kesehatan, pelaksana proyek, hingga manajemen puskesmas.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan penyebab pasti insiden tersebut sekaligus menilai kondisi fisik bangunan dari aspek kualitas konstruksi.
Awalnya, DPRD berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Namun, langkah itu diubah menjadi inspeksi langsung agar memperoleh gambaran riil di lapangan.
Selain Puskesmas Jebus, DPRD juga akan melakukan peninjauan ke sejumlah puskesmas lain di wilayah Bangka Barat sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan fasilitas publik.
“Bangunan ini sudah selesai, tapi kami ingin memastikan ketahanannya untuk jangka panjang. Jangan sampai setelah diperbaiki, rusak lagi,” jelasnya.
Marudur mengakui pihaknya belum mengantongi data rinci terkait penggunaan anggaran, termasuk pembagian biaya per item pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD akan mendalami apakah pelaksanaan proyek telah sesuai spesifikasi atau terdapat indikasi permasalahan.
