Sebagai langkah alternatif, masyarakat didorong untuk mulai melirik konsep green economy atau ekonomi hijau. Salah satunya melalui pemanfaatan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), termasuk peluang pengembangan komoditas kelapa dan tanaman produktif lainnya.
Selain persoalan ekonomi, warga Air Raya juga menyoroti dampak penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terutama terkait pembatasan belanja pegawai.
Isu ini menjadi perhatian serius karena di kawasan Air Raya terdapat sejumlah fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang banyak mempekerjakan PPPK dan tenaga honorer dari masyarakat setempat.
Warga mengaku khawatir kebijakan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan mereka, terlebih di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Hasil reses ini mencatat dua aspirasi utama yang akan diperjuangkan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta penyampaian kekhawatiran warga terkait dampak UU HKPD terhadap nasib tenaga honorer dan pegawai pemerintah daerah.
Kedua isu ini dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Air Raya.
