TANJUNGPANDAN – Kondisi ekonomi yang semakin terasa berat serta ketidakpastian nasib tenaga honorer menjadi dua persoalan utama yang disampaikan warga Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, saat kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syarifah Amelia, Jumat (15/5/2026).
Dalam forum serap aspirasi tersebut, masyarakat mengeluhkan menurunnya daya beli dan lemahnya perputaran uang di tengah masyarakat. Warga menilai situasi ini semakin diperburuk dengan berkurangnya anggaran pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten, sehingga sejumlah program yang sebelumnya menopang ekonomi masyarakat kini mulai berkurang.
Mayoritas masyarakat Air Raya yang menggantungkan pendapatan dari sektor jasa dan aktivitas penunjang pariwisata merasakan langsung dampak perlambatan ekonomi tersebut. Kondisi ini mendorong warga untuk meminta perhatian pemerintah agar menghadirkan solusi konkret guna memulihkan perekonomian lokal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syarifah Amelia yang akrab disapa Kak Amel mengajak masyarakat untuk kembali mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“UMKM harus kembali diperkuat karena sektor ini cukup fleksibel dan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang sulit seperti sekarang,” ujar Kak Amel.
Selain UMKM, warga juga menilai sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan masih memiliki peluang untuk dikembangkan meskipun Air Raya berada di kawasan perkotaan. Menurut mereka, sektor tersebut dapat menjadi alternatif sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Kak Amel menjelaskan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mengalami penurunan cukup signifikan. Jika pada tahun 2024 APBD daerah berada di kisaran Rp3,5 triliun, maka pada 2026 nilainya turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun.
Penurunan anggaran tersebut berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah untuk menggulirkan program-program stimulus ekonomi di luar kegiatan rutin pemerintahan.
