PANGKALPINANG – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar sosialisasi peningkatan kompetensi dan integritas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Koordinator Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan yang digelar di Pangkalpinang, Jumat (8/5/2026) tersebut, sebagai salah satu upaya memperkuat kualitas penegakan hukum di sektor transportasi laut.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasubdit Kepatuhan Internal dan Penegakan Hukum Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Mulyadi, serta diikuti seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayah Bangka Belitung.
Selain memperkuat pemahaman regulasi dan kewenangan penyidikan, sosialisasi ini juga menjadi wadah koordinasi antar instansi dalam mendukung penegakan hukum di bidang pelayaran dan keselamatan laut.
Kepala KSOP Kelas IV Mentok, Zefli Agustian, mengatakan peningkatan kapasitas PPNS menjadi hal penting dalam menghadapi tantangan pengawasan dan penegakan hukum di sektor transportasi laut yang terus berkembang.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya di wilayah Bangka Belitung, dapat semakin profesional, berintegritas, serta memahami tugas dan fungsi penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Zefli Agustian.
“Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Korwas Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan pemaparan terkait mekanisme penanganan perkara, pengawasan penyidikan, hingga penguatan integritas aparat penegak hukum,” sambungnya.
Ia menambahkan, sinergi antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan sangat diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan sesuai prosedur.
“Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum di sektor pelayaran,” katanya.
