NASIONAL – Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian pemerintah. Aparat keamanan di daerah dituntut mampu merespons setiap kemunculan titik api secara cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan keberhasilan menangani karhutla masih menjadi salah satu indikator kinerja aparat di wilayah. Bahkan, kegagalan dalam mengendalikan kebakaran dapat berujung pada konsekuensi terhadap karier pejabat keamanan, termasuk Kapolda dan Pangdam.
Djamari menjelaskan, keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat hanya diukur dari ada atau tidaknya titik api. Menurutnya, titik api masih mungkin ditemukan, tetapi yang menjadi persoalan utama adalah kemampuan aparat dalam mengendalikan dan mencegah kebakaran meluas.
“Bukan hanya ada, kalau titik api kan bisa titik api banyak. Sekarang pun titik api ada. Artinya, dalam upaya mengendalikannya disebut, diukur berhasil atau tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dia punya konsekuensi,” kata Djamari dikutip dari laman warta ekonomi, Rabu (12/8/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengendalian karhutla bukan sekadar persoalan teknis di lapangan. Kinerja aparat daerah dalam mencegah dan menangani kebakaran juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kepemimpinan di wilayah masing-masing.
Djamari juga menanggapi kembali kebijakan yang pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai ancaman pencopotan Kapolda dan Pangdam jika tidak mampu mengendalikan karhutla.
Ia memastikan kebijakan atau prinsip tersebut masih berlaku. Djamari bahkan menyebut dirinya telah kembali mengingatkan aparat di berbagai daerah mengenai konsekuensi jabatan yang dapat muncul apabila penanganan karhutla tidak berjalan dengan baik.
“Masih berlaku (kebijakan tersebut). Pada saat saya berkeliling ke daerah, saya tekankan itu. Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan,” ujarnya.
