“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Di saat mereka membutuhkan BBM untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, mereka justru dihadapkan pada antrean panjang dan harga yang semakin memberatkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Deddi meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat segera berkoordinasi dengan Pertamina, instansi yang menangani sektor perdagangan dan energi, serta pengelola SPBU.
Beberapa langkah yang didorong antara lain:
- Mengevaluasi distribusi dan penyaluran BBM, termasuk memastikan jadwal serta kecukupan pasokan ke SPBU.
- Memperketat pengawasan penjualan BBM eceran, khususnya terkait harga, sumber pasokan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Menelusuri dugaan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada pelanggaran hukum.
“Jangan tunggu kondisi semakin membebani masyarakat baru bertindak. Pemerintah harus hadir, aparat harus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, dan pihak yang bertanggung jawab atas distribusi harus memastikan BBM sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan,” tutup Deddi Wijaya.
Menurut Deddi, penyelesaian persoalan BBM harus dilakukan secara terpadu agar antrean di SPBU tidak terus berulang dan masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan harga serta mekanisme yang sesuai ketentuan. Pemerintah juga diharapkan segera memberikan kejelasan mengenai kondisi pasokan BBM di Bangka Barat kepada masyarakat.
