BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam menjadikan data inflasi sebagai dasar utama dalam penyusunan arah pembangunan daerah ke depan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bangka Barat, Markus, saat menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi oleh BPS Kabupaten Bangka Barat yang digelar di Kantor BPS setempat, Senin (3/11/2025).
Berdasarkan data BPS, inflasi year on year (y-on-y) Bangka Barat pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 104,13. Adapun inflasi month to month (m-to-m) 0,49 persen dan inflasi year to date (y-to-d) sebesar 2,21 persen.
Kelompok pengeluaran yang paling besar mendorong inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan kenaikan 5,33 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 10,92 persen.
Sementara tiga kelompok yang mengalami deflasi y-on-y yakni perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (-1,13 persen), informasi dan komunikasi (-1,12 persen), dan pendidikan (-13,61 persen).
Bupati Markus menyebut data inflasi adalah instrumen strategis untuk memotret kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
“Angka inflasi mencerminkan tren umum perubahan harga seluruh barang dan jasa, dan berfungsi sebagai informasi utama dalam pengambilan keputusan pada tingkat ekonomi makro, baik fiskal maupun moneter,” katanya.
Program MBG Mesti Diantisipasi Dampaknya
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan di Kecamatan Mentok dan Kelapa.
Program ini dinilai membantu menekan beban pengeluaran rumah tangga dan sebagai intervensi penurunan stunting. Namun Markus mengingatkan bahwa peningkatan permintaan pangan juga memiliki potensi risiko kenaikan harga komoditas tertentu.
“Potensi naiknya harga bahan pokok terutama daging ayam dan telur perlu menjadi perhatian karena meningkatnya permintaan,” ucapnya.
Karena itu ia meminta penguatan supply chain, kemitraan dengan peternak lokal, hingga efisiensi distribusi untuk menjaga keseimbangan pasar.
Menjadi Dasar Kebijakan 2026
Di akhir sambutan, Bupati berharap angka inflasi yang dirilis BPS tidak berhenti pada tataran informasi, tetapi menjadi basis dalam penyusunan kebijakan 2026 agar arah pembangunan semakin tepat sasaran.
