BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani dan peternak lokal.
Selain memastikan distribusi makanan berjalan baik, pemerintah juga ingin program tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah itu dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bangka Barat guna membahas penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal untuk kebutuhan program MBG.
Bupati Bangka Barat, Markus mengatakan, pemerintah daerah menerima laporan dari masyarakat terkait hasil panen petani yang disebut belum terserap maksimal oleh pihak SPPG.
“Ada laporan bahwa produk petani kita tidak terserap atau dibeli. Kami pemerintah daerah mengundang pengurus SPPG untuk membantu menyerap hasil dari petani lokal kita,” katanya, Selasa (25/5/2026).
Menurut Markus, pertemuan tersebut dilakukan agar pemerintah mengetahui secara rinci kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masing-masing SPPG. Dengan demikian, kebutuhan sayuran maupun hasil peternakan dapat dipetakan dan disesuaikan dengan kemampuan produksi masyarakat lokal.
“Kita minta apa sih sayur-sayuran yang mereka butuhkan, nanti akan petakan ke sampaikan kepada petani maupun peternak,” ucapnya.
Dari hasil pertemuan itu, sejumlah pengelola SPPG mengaku telah membeli hasil panen dan produk peternakan dari masyarakat Bangka Barat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan proses penyerapan berjalan sesuai harapan.
“Kalau (SPPG) sebagian mengaku membeli tapi kami akan mengecek ke lapangan. Kita juga minta data siapa-siapa mereka beli ke siapa, nanti dicek,” ujarnya.
Markus menegaskan, program Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal, terutama sektor pertanian dan peternakan.
“Tujuan dari BGN ini untuk mensejahterakan dan mengangkat perekonomian petani lokal kita. Kita dari pemerintah daerah akan mengawasi,” katanya.
