BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan audiensi dengan Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026) lalu itu dihadiri Bupati Bangka Barat Markus bersama Wakil Bupati Yus Derahman.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi petani, mulai dari kebutuhan pupuk, distribusi, hingga penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
Markus menyampaikan, kebutuhan pupuk untuk komoditas unggulan daerah serta berbagai kendala yang masih ditemui dalam proses distribusi dan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia berharap usulan tersebut dapat terealisasi setelah seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku bisa terpenuhi.
“Kami minta ke Kementerian Pertanian ada penambahan pupuk, berdasarkan permintaan Dinas Pertanian. Harapan kita bisa disetujui lah karena itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Menurut Markus, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Bangka Barat. Oleh sebab itu, ketersediaan pupuk menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas hasil pertanian.
“Kami berharap melalui forum ini kebutuhan pupuk petani di Bangka Barat dapat terpenuhi dengan baik. Ketersediaan pupuk yang memadai akan sangat membantu petani meningkatkan hasil produksi dan mendukung ketahanan pangan daerah,” katanya.
Markus juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal proses pengajuan tambahan kuota pupuk tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Harapan kita ya bisa mendapatkan tambahan kuota sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti koordinasi ke Dinas Pertanian mengenai data. Intinya kami sudah memperjuangkan keinginan petani,” tuturnya.
Sementara itu, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dalam audiensi tersebut juga dibahas mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, pemutakhiran data petani, serta penguatan sistem pengawasan agar distribusi pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai ketentuan.
