PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan program bantuan pembayaran SPP bagi ribuan siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta. Program ini disiapkan untuk meringankan beban biaya pendidikan sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Bangka Belitung.
Usulan tersebut mendapat dukungan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan sekitar 2.000 siswa diproyeksikan menjadi penerima manfaat dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Didit, tingginya animo masyarakat menyekolahkan anak ke sekolah negeri tidak boleh berdampak pada menurunnya jumlah peserta didik di sekolah swasta.
“Jangan sampai semuanya ingin masuk sekolah negeri, sementara sekolah swasta menjadi kosong. Sekolah swasta juga harus kita pikirkan,” kata Didit, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, setiap siswa yang memenuhi syarat akan memperoleh bantuan pembayaran SPP dengan nilai maksimal Rp250 ribu per bulan. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5,9 miliar melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kurang lebih 2.000 orang akan dibiayai uang sekolah bulanannya di sekolah swasta melalui APBD. Kemampuan maksimal kita Rp250 ribu per orang, total anggarannya sekitar Rp5,9 miliar,” ujarnya.
Didit menegaskan proses penentuan penerima bantuan tidak akan melibatkan DPRD maupun Gubernur Bangka Belitung. Pendataan serta verifikasi calon penerima sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah agar bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Datanya sudah dimiliki Dinas Pendidikan. DPRD maupun Gubernur tidak ikut campur siapa yang berhak menerima. Itu kami serahkan kepada sekolah masing-masing,” tegasnya.
Selain mengalokasikan bantuan pembayaran SPP bagi siswa sekolah swasta, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyiapkan program bantuan seragam sekolah untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Timah.
