BANGKA BARAT – Dari total 102 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bangka Barat, hanya sekitar 10 persen yang menyalurkan sekaligus melaporkan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat.
Perusahaan yang melapor tersebut berasal dari berbagai sektor, seperti perkebunan kelapa sawit, tambak udang, pertambangan, perbankan, hingga perhotelan.
“Terdata di kami, yang sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, ada 102 perusahaan. Namun yang melaporkan ke kami baru sekitar 10 persen. Bisa jadi mereka sudah menyalurkan tapi belum melapor, atau memang belum menyalurkan sama sekali,” ungkap Sekretaris Forum CSR Bangka Barat, Achmad Nursyandi, Kamis (23/10/2025).
Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Bangka Barat itu menjelaskan, dana CSR yang dilaporkan perusahaan mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir.
Pada tahun 2022, total dana CSR yang diterima mencapai sekitar Rp1 miliar. Angka tersebut menurun pada 2023 menjadi sekitar Rp850 juta, sebelum kembali naik pada 2024 menjadi Rp1,3 miliar.
“Untuk tahun ini, 2025, kami belum menerima laporan resmi. Namun akan segera kami mintakan menjelang akhir tahun nanti,” ujarnya.
Achmad menegaskan, CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Penyalurannya dapat berbentuk bantuan uang maupun barang yang diserahkan langsung kepada masyarakat.
“Memang belum ada target khusus, tapi harapannya perusahaan dapat berkolaborasi dan mendukung program pembangunan daerah melalui kegiatan CSR,” tambahnya.
Ia juga menyoroti salah satu kendala dalam pelaksanaan forum CSR, yakni rendahnya kehadiran pimpinan perusahaan dalam rapat koordinasi.
“Sering kali yang datang bukan pimpinan perusahaan, melainkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Padahal, kalau yang hadir pimpinan, keputusan terkait program CSR bisa langsung ditetapkan,” jelas Achmad.
