Mutasi hanya dapat dilakukan apabila kepala daerah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dalam konteks politik, aturan ini menjadi pagar pembatas agar birokrasi tidak dijadikan perpanjangan tangan kekuatan politik tertentu.
Mutasi Atas Permintaan ASN dan Kepentingan Elite
Meski mutasi dapat diajukan atas permintaan pribadi ASN, keputusan akhir tetap berada di tangan PPK dan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dalam praktiknya, permohonan mutasi sering kali beririsan dengan dinamika elite lokal, sehingga pengawasan administratif menjadi krusial agar proses tetap berada dalam koridor hukum.
ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan disiplin, memiliki kinerja rendah, atau terlibat pelanggaran kode etik tidak dapat dimutasi sebelum statusnya diselesaikan. Ketentuan ini menjadi bentuk filter agar mutasi tidak menjadi alat perlindungan politik.
Penutup
Dengan regulasi yang ketat dan kontrol berlapis dari pemerintah pusat, mutasi dan rotasi jabatan ASN di daerah sejatinya bukan ruang bebas bagi kepala daerah untuk menata kekuasaan.
Aturan tersebut menjadi penyeimbang antara kewenangan politik dan profesionalisme birokrasi, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen kepala daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih, netral, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik jangka pendek.
Aturan dan prosedur tersebut selengkapnya di link berikut ini:http://chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdownloads%2F1002546122
