PANGKALPINANG – Gelombang demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kembali menyoroti penanganan kasus penambangan timah ilegal. Massa aksi mendesak aparat kepolisian agar membebaskan sejumlah penambang yang ditahan, namun tuntutan tersebut tidak serta-merta dapat dipenuhi.
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing, menegaskan bahwa setiap perkara yang telah masuk dalam proses hukum harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menyampaikan hal itu saat menemui langsung massa demonstrasi di Pangkalpinang, Senin (5/1/2026).
“Untuk poin pembebasan penambang yang ditahan, ada mekanisme dan prosedur hukum yang harus dijalani. Tidak mungkin dilakukan secara instan tanpa melalui proses yang benar,” tegas Viktor di hadapan massa.
Meski menolak tuntutan tersebut, Kapolda menyatakan pihaknya tetap membuka ruang dialog dan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari demokrasi. Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Dalam penegakan hukum, dasarnya adalah tuntutan masyarakat. Di satu sisi ada masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan, di sisi lain ada pula masyarakat yang terdampak dari penegakan hukum itu sendiri,” jelasnya.
Viktor mengakui perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait penertiban penambangan timah ilegal, terutama menjelang pembahasan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Namun demikian, ia memastikan seluruh proses hukum tetap dijalankan secara profesional, transparan, dan adil.
“Penegakan hukum dilakukan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depan. Jika dibiarkan berjalan tanpa aturan, tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan selanjutnya,” ujarnya.
Ia pun berharap seluruh elemen masyarakat dapat memiliki kesamaan pandangan dalam membangun Bangka Belitung ke arah yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Kapolda menekankan bahwa penegakan hukum bukan untuk mematikan mata pencaharian rakyat, melainkan menjaga agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat luas.
