Bangka Belitung

Tata Kelola Tambang Timah, Pemprov Babel Tekankan Kepastian Hukum

63
×

Tata Kelola Tambang Timah, Pemprov Babel Tekankan Kepastian Hukum

Sebarkan artikel ini
Rakor tata kelola timah. Foto: Istimewa.
Rakor tata kelola timah. Foto: Istimewa.

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan keseriusannya dalam membenahi sektor pertambangan timah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Melalui Rapat Koordinasi Tata Kelola Penambangan Timah, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih tertib, adil, dan berpihak kepada masyarakat.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Kamis (8/1/2026).

Pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid dan melibatkan unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Babel, pejabat perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertambangan.

Dalam arahannya, Gubernur Hidayat Arsani menekankan bahwa persoalan pertambangan timah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para penambang yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

“Kita harus menyiapkan langkah-langkah ke depan sebagai upaya mewujudkan sektor pertambangan yang tertib, berkeadilan, serta memberikan perlindungan kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Hidayat Arsani.

Ia menambahkan, Pemprov Babel berkomitmen melakukan penataan dan penguatan tata kelola pertambangan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk Satuan Tugas Timah.

Rakor ini juga membahas berbagai langkah strategis untuk melindungi penambang, khususnya penambang rakyat. Perlindungan tersebut meliputi aspek legalitas, keselamatan kerja, kepastian usaha, hingga keberlanjutan lingkungan, sehingga aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai peraturan dan tidak merugikan masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan menjadi perhatian utama guna mencegah pelanggaran dan menekan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan maupun sosial. Menurut Gubernur, kepatuhan terhadap kaidah pertambangan yang baik dan benar merupakan kunci keberlanjutan sektor timah di Bangka Belitung.

error: