“Tetapi secara penghasilan mereka dibedakan dengan PPPK PW yang ada di dinas-dinas Pemkab Bangka Barat. Jadi mereka minta kepada DPRD untuk bantu menyelesaikan persoalan ini,” ujar Deddi Wijaya usai RDP.
Ia menjelaskan, selisih gaji yang diterima cukup mencolok pada setiap jenjang pendidikan. Untuk lulusan S1 di instansi pemerintah daerah menerima sekitar Rp2.680.000, sementara tenaga kependidikan hanya memperoleh Rp1.900.000. Lulusan D3 di OPD memperoleh Rp2.460.000, sedangkan tenaga kependidikan menerima Rp1.600.000. Adapun jenjang SMA di OPD menerima lebih dari Rp2.100.000, sementara tenaga kependidikan hanya sekitar Rp1.400.000.
Nominal tersebut, lanjutnya, belum termasuk potongan BPJS dan kewajiban lainnya, sehingga keluhan ketidakadilan semakin terasa di kalangan tenaga kependidikan.
Komisi I DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk menyampaikan pandangan resmi terkait tuntutan tersebut. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama BKPSDM diminta melakukan penghitungan ulang agar aspirasi guru dan tenaga kependidikan dapat diakomodasi tanpa menimbulkan ketimpangan.
“Kami minta TAPD untuk menghitung ulang penyesuaian gaji mereka dan dibandingkan dengan di kekuatan lain juga apakah gaji mereka itu sudah sesuai dengan standarisasi atau belum,” katanya.
DPRD mendorong pemerintah daerah agar melakukan langkah penyetaraan penghasilan GTK PPPK paruh waktu dengan PPPK paruh waktu di OPD. Apabila belum memungkinkan pada awal tahun anggaran karena kondisi defisit, penyesuaian diusulkan dapat dilakukan pada pertengahan tahun.
Sebagai langkah sementara, DPRD juga mengusulkan penyesuaian jam kerja selama belum ada kebijakan penyetaraan penghasilan. Harapannya, persoalan gaji guru PPPK paruh waktu di Bangka Barat dapat segera menemukan solusi sehingga tidak lagi menimbulkan polemik berkepanjangan di lingkungan dunia pendidikan.
