Ia menambahkan, pembentukan tim pengawasan akan melibatkan unsur Kejati, Polda, hingga DPRD guna memastikan implementasi harga berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, keberadaan posko pengaduan dinilai penting untuk menampung aspirasi petani di lapangan.
Didit juga menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Babel agar kebijakan yang dihasilkan dapat langsung diterapkan secara menyeluruh.
“Saya minta para utusan kabupaten/kota se-Bangka Belitung hadir karena ini menyangkut masyarakat. Kita ingin implementasi langsung ‘gas’ setelah rapat ini. Semua pihak—DO, pengepul, perusahaan, dan asosiasi—harus tahu sanksinya jika ada pelanggaran,” katanya.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, aparat penegak hukum, dan asosiasi petani, diharapkan tata kelola harga TBS kelapa sawit di Babel semakin transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi para petani dalam jangka panjang.
