BANGKA – Persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi dan dukungan jaringan irigasi menjadi perhatian dalam pengawasan sektor pertanian di Kabupaten Bangka. Ombudsman Republik Indonesia turun langsung membahas berbagai kendala yang dihadapi petani, khususnya di wilayah Kecamatan Merawang.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui Diskusi Permasalahan Pertanian yang digelar di Kantor Camat Merawang, Kabupaten Bangka, Kamis (3/9/2026). Pertemuan itu membahas distribusi pupuk bersubsidi serta kondisi jaringan irigasi yang berkaitan dengan aktivitas pertanian masyarakat di Desa Balunijuk dan Desa Kimak.
Pimpinan Ombudsman RI, Fikri Yasin, S.Ikom, M.Ikom, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Diskusi dipandu Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Bupati Bangka Fery Insani dan dihadiri Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Wono Budi Tjahyono, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kepulauan Bangka Belitung Yogi Pandhu Satriyawan, S.T., M.T., Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan, Camat Merawang Arie Pamungkas, S.STP., M.Si., Ketua Tim Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangka Umairah serta perwakilan kelompok tani.
Bupati Bangka Fery Insani menilai penguatan sektor pertanian dan perkebunan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi daerah yang selama ini banyak bergantung pada sektor pertambangan.
“Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu subjek utama untuk dioptimalkan di tengah transisi Kabupaten Bangka dari sektor tambang menuju non-tambang. Besar harapan kami pupuk subsidi dapat dipastikan pelaksanaannya dari hulu ke hilir secara maksimal,” ujar Fery Insani.
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk verifikasi penyaluran pupuk bersama Aparat Penegak Hukum. Pemerintah daerah juga menyampaikan upaya pembangunan titik konservasi air untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian.
