Sementara itu, Ketua Tim Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangka Umairah menyampaikan bahwa penyerapan pupuk di Kecamatan Merawang telah berjalan maksimal. Penyerapan tertinggi tercatat di Desa Kimak dan Desa Balunijuk.
Dari sisi penyedia pupuk, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Wono Budi Tjahyono menyebut realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangka telah mencapai 94 persen. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk melakukan relokasi terhadap sisa alokasi pupuk sekaligus menyediakan layanan pengujian pH tanah.
Selain persoalan pupuk, aspek irigasi turut menjadi pembahasan. Kepala BWS Kepulauan Bangka Belitung Yogi Pandhu Satriyawan memastikan peningkatan jaringan irigasi di Desa Kimak akan direalisasikan pada tahap pertama tahun 2026 melalui skema Instruksi Presiden.
Pimpinan Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan pengawasan terhadap sektor pertanian perlu dilakukan agar berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, pupuk bersubsidi dan irigasi merupakan bagian penting dalam menunjang produktivitas petani.
“Ombudsman turut mendukung pengawasan pada sektor pertanian sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pangan. Unsur dasar seperti pupuk subsidi dan irigasi harus terjamin didistribusikan dengan baik serta tepat guna, dan kami akan terus mengawal komitmen seluruh pihak terkait agar permasalahan di Kabupaten Bangka ini dapat diselesaikan secara tuntas,” tegas Fikri Yasin.
Hasil diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pemerintah daerah, penyedia pupuk, pengelola sumber daya air, penyuluh pertanian dan kelompok tani dalam mencari solusi atas persoalan yang masih dihadapi sektor pertanian Kabupaten Bangka.
Pengawasan Ombudsman diharapkan dapat memastikan berbagai komitmen yang telah disampaikan dalam forum tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada langkah nyata yang dirasakan langsung oleh petani di Desa Kimak, Desa Balunijuk dan wilayah pertanian lainnya di Kabupaten Bangka.
