BANGKA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama DPRD Babel kembali mendorong agar sisa Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah segera direalisasikan pemerintah pusat.
Pencairan DBH dinilai menjadi salah satu faktor penting bagi ruang fiskal daerah, terutama ketika pemerintah daerah memasuki penghujung tahun anggaran dan masih harus memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan, percepatan pencairan DBH dibutuhkan untuk memberikan kepastian terhadap kondisi keuangan daerah. Menurutnya, semakin cepat dana tersebut direalisasikan, semakin leluasa pemerintah daerah mengatur kebutuhan anggaran.
“Ya, kalau DBH dibayarkan tentu lebih enak. Apalagi sekarang kita sudah di akhir periode begini, kalau tidak segera dicairkan, kita bisa ‘tenggelam’ sedikit demi sedikit,” ujar Hidayat, Senin 21 September 2026.
Dorongan serupa disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya. Ia menilai sisa DBH memiliki peran penting dalam mendukung program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Didit, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pemanfaatan anggaran tersebut.
“Kita berdoa mudah-mudahan sisa DBH kita bisa segera cair, sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kembali kualitas kesehatan dan pendidikan di Bangka Belitung,” kata Didit.
Harapan pencairan DBH juga tetap disampaikan di tengah adanya perubahan jajaran pimpinan di Kementerian Keuangan. Didit mengatakan pemerintah daerah tetap optimistis hak daerah tersebut dapat direalisasikan.
“Harus optimis, hidup itu harus optimis. Kita berdoa insyaAllah dana tersebut bisa segera cair karena DBH itu adalah hak rakyat Bangka Belitung,” katanya.
