BANGKA BELITUNG – Harga beras premium di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengalami kenaikan hingga menyentuh Rp17.000 per kilogram. Harga tersebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.400 per kilogram untuk wilayah Babel.
Kenaikan harga beras premium menjadi perhatian pemerintah daerah karena tingginya biaya yang harus ditanggung distributor sejak proses pengadaan hingga beras sampai ke tingkat konsumen. Kondisi geografis Babel sebagai wilayah kepulauan turut membuat biaya distribusi menjadi salah satu komponen yang memengaruhi harga jual.
Asisten III Setda Pemprov Babel, Elius Gani, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga adalah tingginya harga modal beras di Pasar Cipinang, Jakarta. Saat ini, harga modal di tingkat tersebut telah berada pada kisaran Rp14.700 hingga Rp14.900 per kilogram.
Harga tersebut belum termasuk biaya pengiriman antar pulau, bongkar muat, hingga pengemasan sebelum beras dipasarkan di Bangka Belitung.
“Melihat kondisi modal dan biaya distribusi tersebut, HET Rp15.400 sudah tidak memungkinkan lagi bagi para distributor. Oleh karena itu, Pemprov Babel melalui TPID resmi bersurat ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar HET beras premium khusus wilayah Bangka Belitung dapat disesuaikan kembali,” kata Elius, Kamis (24/9/2026).
Menurut Elius, usulan penyesuaian HET tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan ketentuan harga dengan kondisi riil yang dihadapi pelaku distribusi beras di Babel.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Kurniawan, mengatakan stabilitas harga beras masih menjadi perhatian utama pemerintah.
“Fokus kita saat ini adalah mengupayakan agar harga beras bisa lebih stabil dan harganya tetap sesuai dengan HET yang ditetapkan,” katanya.
Untuk menjaga ketersediaan beras, DPKP Babel juga terus melakukan koordinasi dengan para distributor. Pertemuan dan rapat koordinasi secara berkala dilakukan untuk memantau kondisi pasokan sekaligus memastikan kualitas beras yang beredar tetap terjaga.
