Direktur Operasi PT Timah Tbk, Mayjen TNI (Purn) Handy Geniardi, memimpin penguatan pengamanan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui sinergi dengan Satuan Lapangan Tricakti, Mabes TNI, Satgas Wangka BIN, Kodam II/Sriwijaya, serta Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Handy mengatakan, selain pengamanan wilayah tambang, perusahaan juga melakukan penyesuaian sistem tata kelola operasional dan pembenahan pola kemitraan pertambangan.
“Secara paralel, Direktorat Operasi menindaklanjuti tujuh poin penyesuaian sistem tata kelola terkait ketentuan Kementerian ESDM, menata struktur biaya jasa pertambangan yang adil bagi mitra, serta memacu pengembangan tambang primer di Batubesi (Belitung) dan Paku (Bangka),” ujar Handy.
Ia menambahkan, pengamanan pasokan bijih timah dari sumber legal menjadi bagian penting untuk mendukung visi strategis Holding Industri Pertambangan MIND ID dan BPI Danantara.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pertambangan dengan target umur tambang (life of mine) minimal 25 tahun.
Di sisi lain, PT Timah terus mendorong pengembangan industri hilir, mulai dari pengolahan logam tanah jarang hingga produk kimia turunan timah seperti Bankastab DMT-98.
Hingga September 2026, perusahaan mencatat sumber daya timah sebesar 797 ribu ton Sn dan cadangan mencapai 311 ribu ton Sn. Untuk memperkuat potensi tersebut, PT Timah mengalokasikan belanja eksplorasi sebesar Rp33,19 miliar pada triwulan III 2026.
Dengan capaian tersebut, PT Timah berupaya menjaga momentum pertumbuhan produksi dan keuangan melalui penguatan pengawasan pertambangan, kemitraan dengan masyarakat, serta pengembangan industri hilir. Konsistensi pembenahan tata kelola menjadi faktor penting agar peningkatan kinerja perusahaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.















