NASIONAL – Nama Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago kembali menjadi sorotan di panggung politik nasional. Mantan Kasum TNI periode 2000-2004 ini dipercaya mengisi posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).
Pengganti Budi Gunawan ini, dilantik presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/2025) sore.
Dilansir dari berbagai sumber, karier Djamari tak lepas dari kontroversi besar yang melekat hingga kini. Ia dikenal sebagai sosok yang pernah memecat Prabowo Subianto dari jabatannya, keputusan berani yang menandai perjalanan panjang karier militernya.
Latar Belakang
Djamari pernah menduduki sejumlah posisi strategis di tubuh militer. Ketegasan dan integritas menjadi ciri khas kepemimpinannya. Keputusan untuk memberhentikan Prabowo Subianto kala itu kerap dianggap sebagai bukti keberaniannya mengambil langkah penting, meski berisiko menuai kritik.
Kekuatan sebagai Menko Polkam
Ada beberapa faktor yang membuat Djamari dinilai layak menduduki kursi Menko Polkam, di antaranya:
Pengalaman panjang di militer dan keamanan yang menjadi modal dalam mengelola urusan politik, hukum, dan stabilitas negara. Kemudian kredibilitas independen yang tetap terjaga meski pernah terlibat dalam kontroversi.
Dukungan dari berbagai pihak, khususnya kalangan elite pemerintahan, yang menilai Djamari mampu menjembatani kepentingan politik dan keamanan.
Tantangan yang Menanti
Meski peluangnya terbuka, Djamari juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti:
Dinamika politik partai yang menentukan arah dukungan di parlemen maupun kabinet. Kemudian tingginya ekspektasi publik, terutama terkait penegakan hukum, HAM, dan kebijakan keamanan.
Selanjutnya berkaitan dengan potensi resistensi politik, mengingat jejak masa lalunya yang bersinggungan dengan tokoh besar seperti Prabowo Subianto.
Kesimpulan
Dengan rekam jejak militer yang panjang, ketegasan dalam mengambil keputusan, serta dukungan dari berbagai pihak, Djamari Chaniago muncul sebagai salah satu figur paling kuat dalam bursa calon Menko Polkam. Namun, penunjukannya tetap bergantung pada dinamika politik dan keputusan akhir Presiden.
