BANGKA BELITUNG – Kepolisian Daerah Bangka Belitung memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas pertambangan ilegal dan penyelundupan timah akan ditindaklanjuti melalui langkah penegakan hukum di lapangan. Tidak hanya pelaku tambang ilegal, pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut juga menjadi perhatian kepolisian.
Kapolda Babel Irjen Pol Viktor Sihombing menegaskan tidak ada ruang bagi siapa pun untuk bermain dalam praktik pertambangan ilegal, termasuk apabila melibatkan oknum aparat. Menurutnya, arahan Presiden menjadi pedoman bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga tata kelola pertambangan agar berjalan sesuai aturan.
“Instruksi Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik,” ujar Viktor, Jumat (14/8/2026).
Ia memastikan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung tidak berhenti pada penindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Kepolisian akan terus melakukan langkah hukum terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan.
“Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya ya termasuk penegakan hukum. Belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan,” katanya.
Menurut Viktor, pemberantasan tambang ilegal juga perlu diimbangi dengan upaya menghadirkan tata kelola pertambangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Polda Babel akan ikut mengawal rencana pemerintah daerah terkait pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Tapi yang paling penting sebenarnya, tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, nanti kami akan perintahkan para Kapolres untuk mengawal itu. Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” jelas Irjen Pol Viktor.
Oknum Pembeking Tambang Ilegal Tak Akan Dipilih-pilih
Kapolda Babel juga menegaskan penindakan tidak akan berhenti pada pekerja atau pelaku di lapangan. Pihak yang memberikan perlindungan, termasuk apabila berasal dari unsur penegak hukum, akan diproses apabila terbukti terlibat.
