BANGKA SELATAN – Aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah pesisir Bangka Selatan kembali menyoroti persoalan ruang hidup nelayan. Bagi masyarakat pesisir Desa Rias dan Dusun Labun, keberlangsungan laut bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menentukan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga.
Tekanan terhadap wilayah tangkap membuat sebagian keluarga nelayan harus mencari sumber penghasilan tambahan. Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat pesisir berupaya mempertahankan kehidupan ketika hasil melaut tidak lagi selalu dapat diandalkan.
Dai, seorang istri nelayan di Desa Rias, mengatakan keluarganya mengelola tiga petak kebun sawit sebagai sumber pendapatan tambahan. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga ketika hasil tangkapan suaminya dari laut menurun.
Suaminya bahkan dapat menghabiskan waktu hingga lima hari untuk melaut, namun pendapatan kotor yang diperoleh terkadang hanya sekitar Rp300.000.
“Hasil kebun sawit seringkali diandalkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saat hasil tangkapan laut sedang sedikit,” ungkap Dai.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian masyarakat di Dusun Labun. Abu, seorang pembuat terasi tradisional, menilai keberadaan kawasan perairan yang tetap terjaga menjadi hal penting bagi keberlangsungan aktivitas nelayan dan usaha masyarakat pesisir.
“Di wilayah perairan kami, penambangan timah dipastikan tidak beroperasi atau tidak diizinkan di area nelayan pinggir agar ekosistem dan pencaharian nelayan tetap terjaga,” tegas Abu.
Persoalan tersebut kemudian mendorong pentingnya tata kelola aktivitas pertambangan yang tidak mengabaikan aspek lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah mengedepankan kegiatan pertambangan yang memiliki legalitas sekaligus menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan. Dalam konteks wilayah Beriga dan Rias, PT Timah Tbk merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan secara legal.
