BANGKA BARAT – DPRD Bangka Barat, Badri Samsu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat segera mencari solusi agar ratusan naga honorer untuk kembali bekerja.
Diketahui, terdapat 397 tenaga honorer di Banhka Barat yang dirumahkan sejak 1 Maret 2025 lalu.
Badri meminta Pemkab Bangka Barat segera mencarikan aturan atau payung hukum agar tenaga honorer yang telah dirumahkan bisa kembali bekerja.
“Honorer yang dirumahkan totalnya ada 397 orang dan melalui RDP ini kita mencari win win solution,” ucap Badri, Selasa (11/3/2025).
Dia menjelaskan, ada sejumlah mekanisme yang harus segera dilakukan agar ratusan honorer ini dapat secepetnya bekerja kembali.
“Ada beberapa mekanisme yang bisa kita lakukan, Nakes melalui BLUD, guru melalui KLBI, kalau tenaga dasar bisa menggunakan Outsorsing atau PJLP,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap semoga para honorer yang dirumahkan bisa bekerja kembali.
“Kami meminta pemerintah daerah membuat regulasi melalui peraturan daerah atau peraturan bupati (Perbub). Kita meminta secepatnya, teknisnya di mereka, tapi kita minta secepatnya dibuat dan kemudian di sampaikan ke DPRD,” cetusnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat, Mohammad Soleh mengungkapkan pemerintah daerah masih mencari skema yang sesuai dengan ketentuan agar para tenaga honorer bisa direkrut kembali.
“Kita lagi cari skemanya, agar mereka rekrut kembali, skema sesuai dengan ketentuan ya, Nakes BLUD. kalau guru kita lagi cari KLBI nya, itu butuh di NIB karena kalau mau ikut PJLP butuh NIB. Naah belum ketemu itu, tenaga dasar bisa menggunakan skema outsourcing,” ucap Soleh.
Ia berharap proses ini tidak memakan waktu lama, mengingat banyak tenaga honorer yang sangat membutuhkan pekerjaan.
“Mudah-mudahan tidak lama lagi, karena mereka ini sangat membutuhkan,” tuturnya.
