“Maka ruang mereka juga sempit dan ruang mereka juga hampir tertutup. Karena dari 60 kuota teknis ini dibagi 4 kategori tidak 1 pun tenaga teknis pendidikan ini masuk di kategori itu. Kita akan memperjuangkan aspirasi dari mereka ini,” ungkap Deddi Wijaya.
Terlebih, lanjut DW, sapaan akrabnya, tidak akan lama lagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan terbentuk. DPRD Babar melalui Fraksi Golkar akan berupaya semaksimal mungkin mencari solusi yang ada. Mulai dari melakukan konsultasi ke Kemenpan RB.
“Karena yang menjadi kendala di Babar ini sehingga yang tadinya kuota 1290 orang PPPK tahun ini menjadi 100 saja. Ini belum bisa terpenuhi karena keterbatasan keuangan daerah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Antoni selaku Kepala BKD,” ungkap DW.
“Beliau sudah menyampaikan bahwa idealnya Babar ini mempunyai 6000 pegawai. Tetapi sementara ini hanya 3000 pegawai yang sudah mengabdi di Babar dan berstatus ASN. Non ASN itu ada 3000 lagi, itu yang belum dapat kesempatan seluruhnya karena terbatasnya formasi yang telah ditentukan dari Kemenpan RB,” tambah dia.
Hasil pembahasan dengan Kepala BKD Babar, Antoni Pasaribu dalam audiensi itu, ternyata Babar belum bisa memenuhi kuota tersebut karena keterbatasan keuangan daerah. Hal ini lah yang membuat formasi PPPK tahun 2024 hanya 60 tenaga teknis.
