BANGKA BARAT – Sudah hampir 1 bulan lamanya, aktivitas tambang beroperasi di perairan Dusun Selindung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat (Babar). Akan tetapi, aktivitas yang beroperasi di laut dikabarkan memiliki legalitas jelas.
Mulai dari mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Timah Tbk hingga bekerja di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan pelat mereka itu. Yang pasti, total ada 100 lebih unit ponton di bawah naungan 13 CV yang beroperasi di perairan Selindung itu.
Namun demikian, di tengah aktivitas yang katanya legal tersebut, ada-ada saja penumpang gelap yang mencoba untuk bekerja. Memang, lokasinya tidak sama dengan mereka yang memiliki SPK, tetapi para penumpang gelap ini bekerja di Daerah Aliran Sungai (DAS).
Bahkan lokasinya tak jauh dari mereka yang bekerja secara legal tadi. Hal ini tentunya memicu reaksi geram dari masyarakat setempat. Lantaran para penumpang gelap ini berpotensi dapat mengganggu jalannya aktivitas legal yang menjadi mitra PT Timah Tbk.
“Betul bang, ini sudah dua kali mereka yang tidak memiliki SPK bekerja di DAS Selindung. Kemarin sudah ditertibkan, ini berulah lagi, ada 5 ponton masuk bekerja di DAS,” ujar salah seorang warga sekitar, Abe saat dikonfirmasi pada Rabu (14/5/2025) pagi.
Dia menyebut, lokasi DAS yang menjadi tempat para penumpang gelap ini beroperasi hanya berjarak 15 meter saja dengan mereka yang bekerja dengan legal. Menurut dia, hal ini tentu tidak adil mengingat penumpang gelap tak menyetor timah ke PT Timah Tbk.
“Kalau ini dibiarkan, ini akan membuat yang lain ikut-ikutan. Walaupun baru 2 hari, 5 unit ini bekerja. Tidak adil dong, mereka tidak menyetor timah ke PT Timah Tbk, bisa jual ke pasar bebas dengan harga yang lebih tinggi. Yang lain juga bisa ikut kalau gini,” katanya.
Sementara, Katman, warga lainnya juga menyoroti aktivitas tersebut. Menurut dia, dari 5 unit ponton yang bekerja itu muncul nama seseorang berinisial TP. Ia merupakan warga lokal yang membawahi beberapa unit ponton untuk bekerja di DAS Selindung.
