BANGKA BARAT – Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan terus menunjukkan hasil positif. Klinik Pratama Armelia yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Muntok berhasil meraih akreditasi nasional, menandai perubahan besar dalam standar pelayanan medis di balik tembok rutan.
Capaian tersebut sekaligus mematahkan anggapan lama bahwa fasilitas kesehatan di rutan hanya bersifat sementara dan terbatas. Dengan akreditasi ini, layanan kesehatan di Rutan Muntok dinilai telah memenuhi standar nasional dan sejajar dengan klinik pratama pada umumnya.
Kepala Rutan Muntok, Andri Ferly, menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar warga binaan, termasuk layanan kesehatan yang layak, merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, rutan harus mampu memberikan pelayanan yang manusiawi dan bermutu.
Ia menjelaskan, Klinik Pratama Armelia tidak hanya melayani Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tetapi juga dibuka untuk keluarga WBP, pegawai rutan, masyarakat umum, serta peserta BPJS Kesehatan. Keberadaan klinik tersebut diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Kami ingin membuktikan bahwa rutan bukan lagi tempat yang suram dalam hal pelayanan dasar. Ini adalah bukti bahwa standar medis di sini dapat setara dengan fasilitas kesehatan publik di luar sana,” ujar Andri Ferly.
Menurutnya, klinik di lingkungan rutan memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya. Selain memberikan layanan pengobatan, klinik juga dituntut mampu melakukan deteksi dini serta mitigasi risiko penyakit di lingkungan tertutup seperti rutan.
Andri Ferly menyampaikan bahwa proses meraih akreditasi tidak mudah dan membutuhkan kerja keras seluruh jajaran. Pembenahan sarana dan prasarana, penguatan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi tahapan penting yang harus dilalui.
Akreditasi ini menjadi bukti bahwa manajemen klinik, fasilitas medis, jaminan mutu, serta kompetensi tenaga kesehatan di Rutan Muntok telah memenuhi Standar Nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
