Dengan adanya evaluasi kebijakan, diharapkan tercipta solusi yang adil bagi pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pun berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa harus mengurangi hak-hak pegawai.
Markus Minta UU HKPD Ditinjau Ulang, Khawatir TPP ASN dan Nasib PPPK Terancam















