NASIONAL – Informasi mengenai pendaftaran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) April 2026 yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar. Konten tersebut diduga kuat merupakan upaya penipuan yang memanfaatkan ketertarikan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Sebuah unggahan di Facebook menampilkan klaim adanya pendaftaran BLT Kesra dengan mengajak pengguna menuliskan komentar untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Konten itu juga menyertakan foto tokoh nasional agar terlihat meyakinkan, sehingga berpotensi menipu masyarakat yang tidak melakukan verifikasi lebih lanjut.
Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak memiliki dasar resmi. Informasi yang beredar justru terindikasi sebagai modus untuk mengumpulkan data pribadi masyarakat secara ilegal.
“Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Informasi tersebut merupakan modus penipuan untuk memancing masyarakat memberikan data pribadi,” demikian hasil penelusuran yang dikutip dari kanal resmi pemerintah.
Hasil analisis digital juga menguatkan indikasi manipulasi pada konten tersebut. Pemeriksaan menggunakan teknologi Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar yang digunakan memiliki probabilitas 99,9 persen merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sehingga tidak dapat dijadikan bukti valid.
Selain itu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait kelanjutan program BLT Kesra pada tahun 2026. Program tersebut sebelumnya diketahui hanya bersifat tambahan dan berlaku pada tahun 2025.
Konten serupa kerap digunakan sebagai jebakan untuk mengelabui masyarakat agar menyerahkan informasi sensitif, seperti nomor identitas atau data pribadi lainnya. Praktik ini berisiko menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun keamanan digital.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang tidak disertai sumber resmi.
Dengan demikian, klaim mengenai “Pendaftaran BLT Kesra April 2026” dapat dipastikan sebagai hoaks. Publik disarankan selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum menyebarkan informasi, guna mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.
