BANGKA BARAT – Kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka Barat kian menjadi sorotan. Pemerintah daerah kini tengah memutar otak untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.
Berbagai opsi pembiayaan mulai dikaji serius oleh Pemkab Bangka Barat. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat yang semakin meningkat, sekaligus untuk mencegah kerusakan jalan yang lebih parah jika tidak segera ditangani.
Kepala Bapperida Bangka Barat, Abimanyu, mengakui persoalan infrastruktur jalan menjadi tantangan yang hampir merata di berbagai daerah. Namun, keterbatasan anggaran membuat upaya perbaikan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
“Pemkab Bangka Barat menyadari, infrastruktur jalan memang di mana-mana banyak rusak, perlu perbaikan,” kata Abimanyu, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini cukup tertekan akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, dana bagi hasil dari royalti timah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah juga belum diterima.
“Tapi di satu sisi, kondisi keuangan sangat tidak mungkin, karena ditahannya bagi hasil royalti timah dari pemerintah pusat sekitar Rp300 miliar,” imbuhnya.
Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah mulai melirik skema pembiayaan alternatif. Dua opsi utama yang dipertimbangkan yakni kerja sama dengan badan usaha serta pengajuan pinjaman daerah.
Menurut Abimanyu, kedua skema tersebut sudah mulai dijajaki. Bahkan, opsi pinjaman dinilai sebagai langkah yang cukup realistis untuk memastikan pembangunan tetap berjalan.
“Kalau tidak melakukan pinjaman, maka kita tidak akan bisa membangun. Sehingga, infrastruktur jalan kita akan bertambah parah rusaknya,” katanya.
Meski demikian, rencana tersebut tidak akan diambil secara sembarangan. Pemkab Bangka Barat masih melakukan pembahasan bersama DPRD untuk memastikan kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.
“Itu ada hitung-hitungannya. Kalau tidak seperti itu, tidak ada pembangunan. Harapannya ini bisa didukung DPRD dan masyarakat guna kemaslahatan bersama,” jelasnya.
