BANGKA BARAT – Terhentinya penyaluran pupuk subsidi kepada petani padi di Desa Tuik menjadi perhatian serius Ketua Komisi II DPRD Bangka Barat, Suherdi. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat segera menelusuri penyebab utama persoalan tersebut agar tidak berdampak terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Menurut Suherdi, penyelesaian persoalan pupuk subsidi harus dilakukan secepat mungkin karena sektor pertanian padi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Ia menilai, pemerintah perlu mengetahui akar masalah sebelum menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
“Hal ini perlu dilakukan karena sebelumnya petani padi Desa Tuik sempat menerima pupuk subsidi tersebut,” kata Suherdi pada Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, dengan mengetahui sumber persoalan, pemerintah akan lebih mudah menentukan solusi yang efektif sehingga penyaluran pupuk subsidi dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya.
“Bagaimanapun, sawah-sawah di Bangka Barat harus tetap berproduksi untuk membantu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat Bangka Barat,” katanya.
Suherdi menegaskan, sawah merupakan sumber penghidupan utama bagi petani padi di Desa Tuik. Karena itu, pemerintah daerah harus segera memastikan penyebab terhentinya distribusi pupuk subsidi tersebut.
“Apakah karena status tanah, regulasi baru atau hal lain yang menyebabkan terhentinya penyaluran pupuk subsidi kepada petani Desa Tuik,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyatakan kesiapan fraksinya untuk membantu mencarikan jalan keluar apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan status lahan pertanian.
“Fraksi Gerindra siap memfasilitasi pihak pihak terkait berkoordinasi merubah status tanah atau menemukan celah penyaluran pupuk subsidi tanpa harus merubah status tanah,” tegas Suherdi.
Ia menambahkan, dorongan tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Gerindra agar seluruh petani yang memenuhi syarat dapat memperoleh haknya atas pupuk subsidi tanpa ada yang terabaikan.
Namun demikian, apabila persoalan tersebut muncul akibat adanya aturan atau regulasi baru, Suherdi mengajak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama-sama mempelajari ketentuan tersebut untuk menemukan solusi terbaik bagi para petani.
