BANGKA BARAT – Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu, memastikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU.
Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni membentuk tim khusus pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Tim ini bertugas memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan sekaligus mencegah adanya praktik penyelewengan yang dapat memicu kelangkaan maupun antrean panjang di SPBU.
Badri Syamsu mengatakan, penyelesaian persoalan distribusi BBM tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi langkah utama agar stok BBM tetap terjaga dan pelayanan di seluruh SPBU dapat berjalan normal.
“Upaya penyelesaian dilakukan bersama-sama melibatkan unsur Forkopimda dan pihak pengelola SPBU guna memastikan stok BBM tetap stabil dan proses pengisian di seluruh SPBU berjalan dengan baik, lancar, serta tanpa antrean yang terlalu lama,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Selain memastikan kelancaran distribusi, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap potensi adanya oknum yang memanfaatkan situasi di lapangan, khususnya pada proses pelayanan pengisian BBM di SPBU.
“Potensi kerawanan dari oknum-oknum tertentu yang ‘bermain’, terutama di bagian operator atau petugas nozzle SPBU, menjadi perhatian serius dan harus diantisipasi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama, Badri mengungkapkan akan segera dibentuk Tim Khusus Pengawasan Penyaluran BBM yang bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Sebagai langkah konkret dari hasil rapat, akan segera dibentuk sebuah Tim Khusus yang bertujuan untuk melakukan pengawasan langsung dan mengantisipasi terjadinya penyelewengan terkait penyaluran BBM,” ucapnya.
Menurut Badri, tim tersebut akan beranggotakan unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
