BANGKA BARAT – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bangka Barat. Kondisi yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya SPBU Kampung Jawa, Mentok, memicu keluhan masyarakat karena waktu tunggu yang semakin lama dan berdampak pada aktivitas sehari-hari.
Kemacetan akibat antrean kendaraan bahkan terlihat mengular hingga sekitar 500 meter ke badan jalan. Situasi tersebut mendorong Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, Deddi Wijaya, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Deddi Wijaya menilai antrean panjang tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bangka Barat. Menurutnya, lambatnya penanganan dari pihak terkait turut memengaruhi ketersediaan BBM di lapangan hingga memicu kenaikan harga di tingkat pengecer maupun penjual eceran yang berdampak pada inflasi daerah.
“Masyarakat tidak butuh alasan yang berulang-ulang. Yang mereka butuhkan adalah BBM khususnya Pertalite tersedia saat dibutuhkan. Ketika warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengantre, berarti ada sistem distribusi yang perlu dievaluasi secara serius,” ujar Deddi di Mentok, Rabu (15/7/2026).
Politisi yang akrab disapa DW itu menegaskan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pengelola distribusi energi nasional harus mampu memastikan pasokan BBM berjalan lancar dan tidak hanya bertindak ketika persoalan sudah menjadi perhatian publik.
Menurutnya, kebutuhan BBM di Bangka Barat sangat vital karena menunjang mobilitas masyarakat serta berbagai sektor usaha yang bergantung pada transportasi darat maupun laut.
Selain meminta evaluasi kepada Pertamina, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangka Barat itu juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bersama instansi terkait memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya sejumlah kasus dugaan penimbunan ribuan liter solar dan Pertalite subsidi di wilayah Bangka Barat beberapa waktu lalu.
